Norma Etika, Disiplin dan Hukum Dalam Praktek Kedokteran

Bahan ajar Semester 1 Modul 4 LBM 2 Prioritas Masalah Kesehatan

Norma etika, disiplin dan hukum dalam praktek kedokteran
Moch. Soffan
Download & Read | Drive | Mediafire | Solidfiles

Dibawah ini bukan materi, untuk materi silakan baca atau download dengan link diatas.
Keywords :
NORMA ETIKA, DISIPLIN DAN HUKUM DALAM PRAKTEK  NORMA ( DLM PRAKTEK KEDOKT )
ETIKA KEDOKT
ATURAN PENERAPAN KEILMUAN KEDOKTERAN
ATURAN HUKUM DLM PELAYANAN KEDOKTERAN
ATURAN PENERAPAN ETIKA KEDOK (KODEKI)
HUKUM KEDOKT
DISIPLIN KEDOKTERAN
ETIKA DALAM PERKEMBANGANNYA MENDAPAT BERBAGAI ARTI : 1. Filsuf : bagian dari ilmu filsafat yang mengkaji tentang moral dan moralitas 2. Praktisi : pedoman atau aturan yang disepakati bersama tentang bagaimana seharusnya mereka berperilaku dalam menjalankan profesi masing-masing secara baik dan benar
 Etika Medis bagi dokter adalah etika terapan dan etika normatif yang merupakan pedoman dan rambu-rambu sistematis bagi perilaku etis seorang dokter  Bioetika : studi tentang isu-isu etis, sosial dan hukum dan isu-isu lain yang timbul dalam pelayanan kesehatan dan ilmu-ilmu biologi. (International Association of Bioethics)
NORMA HUKUM Hukum  umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan memberikan sanksi bila dilanggar.
(Pitono Soeparto dkk dalam Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan, Edisi Kedua, 2006, hal 129)
DISIPLIN KEDOKTERAN
 KEPATUHAN MENERAPKAN ATURAM – ATURAN/ KETENTUAN PENERAPAN KEILMUAN DLM PELAKSANAAN PELAYANAN.  LEBIH KHUSUS: KEPATUHAN MENERAPKAN KAIDAHKAIDAH PENATALAKSANAAN KLINIS (ASUHAN MEDIS)       YANG MENCAKUP:    ~ PENEGAKAN DIAGNOSIS    ~ TINDAKAN PENGOBATAN (TREATMENT)    ~ MENETAPKAN PROGNOSIS       DENGAN STANDAR/ INDIKATOR:           - STD KOMPETENSI, STD PERILAKU  ETIS, STD                 ASUHAN MEDIS (PELAYANAN) DAN STD KLINIS              (SPO).
ETIKA DOK DISIPLIN DOK HUKUM DOK 1. DEFINISI:    ATURAN/ PEDOMAN     SISTEMATIS PERILAKU     ETIS DR, SECARA BAIK     DAN BENAR 2. SIFAT:    + INTRA PRIBADI     + INTERN (SELF              IMPOSED REGULATION) 3. TUJUAN:     + PELIHARA MARTABAT       PROFESI    + KUALITAS MORAL
4. RUANG LINGKUP:    KEWAJIBAN PADA     PASIEN, SEJAWAT, DIRI     SENDIRI (PERILAKU)
1. ATURAN/ PEDOMAN     PERILAKU (CONDUCT)     DR DLM ASUHAN MEDIS
2. - ANTAR PRIBADI    - HUKUM PUBLIK
3. – LINDUNGI MASYARAKAT      (KUALITAS LAYANAN       MEDIS)     - MARTABAT      KEHORMATAN PROFESI 4. – ASUHAN MEDIS    - SPO    - KOMPETENSI    - PERILAKU
1. KESELURUHAN     PERATURAN TTG    TINGKAH LAKU DLM     MASY YG DPT     DILAKSANAKAN    PELAKSANAANNYA 2. – ANTAR PRIBADI    - HUKUM PUBLIK
3. – JAGA KETERTIBAN       MASYARAKAT    - PENYELESAIAN       KONFLIK/ SENGKETA
4. PERATURAN BERKAITAN     DGN PELAYANAN     KESEHATAN
ETIKA DOK DISIPLIN DOK HUKUM DOK 5. BENTUK: KODE       ETIK PROFESI 6. DISUSUN: ORG.     PROFESI 7. SANKSI    - MORAL/HT  NURANI    - NASEHAT/      TEGURAN    - PENGUCILAN
8. YANG MEMERIKSA    - MKEK    - MKEKG    - ANGG PROFESI
5. ATURAN DISIPLIN    KEDOKTERAN 6. NEGARA DAN KKI
7. SANKSI     ~ TEGURAN -          REEDUKASI    ~ CABUT STR /SIP
8. MKDKI:  - DOKTER  - DOKTER GIGI  - SARJANA HUKUM
5. UU, PP, PERMEN,     KEPPRES DLL 6. NEGARA (DPR +     PEMERINTAH) 7. SANKSI     - PIDANA:  DENDA/      PENJARA    - PERDATA:       GANTI RUGI    - ADMINISTRASI:  PENCABUTAN IZIN 8.PENGADILAN:  -NEGERI  -TUN ANGGOTA: HAKIM
KODEKI SURAT KEPUTUSAN TENTANG KODE ETIK KEDOKTERAN  INDONESIA SK PB IDI No. 111/PB/A.4/02/2013
Kewajiban Umum Kewajiban Dokter Terhadap Pasien Kewajiban Dokter Terhadap Teman Sejawat Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri
KEWAJIBAN UMUM Pasal 1 Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter. Pasal 2 Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen, dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Pasal 3 Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Pasal 4 Seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri .
Lanjutan..
Pasal 5 Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/ keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Pasal 6 Setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan  masyarakat. Pasal 7 Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Pasal 8 Seorang dokter wajib, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.
Pasal 9 Seorang dokter wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau   penggelapan Pasal 10 Seorang dokter wajib menghormati hak-hak- pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien. Pasal 11 Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani. Pasal 12 Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ), baik fisik maupun psiko-sosial-kultural pasiennya serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi sejati masyarakat.
Pasal 13 Setiap dokter dalam bekerjasama dengan para pejabat lintas sektoral di bidang kesehatan, bidang lainnya dan masyarakat, wajib saling menghormati.
KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN Pasal 14 Seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan seluruh keilmuan dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien, yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, atas persetujuan pasien/ keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu. Pasal 15 Setiap dokter wajib memberikan kesempatan pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasihatnya, termasuk dalam beribadat dan atau penyelesaian masalah pribadi lainnya. Pasal 16 Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Pasal 17 Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.
KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT
Pasal 18 Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Pasal 19 Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis.
KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI
Pasal 20 Setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik. Pasal 21 Setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/ kesehatan
HASIL BURUK (KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN)
 HASIL DARI SUATU PERJALANAN PENYAKITNYA SENDIRI, TDK BERHUB DENGAN TINDAKAN MEDIS  HASIL DARI SUATU RISIKO YG TAK DAPAT DIHINDARI, YAITU RISIKO YG TAK DAPAT DIKETAHUI SEBELUMNYA (UNFORESEEABLE);ATAU RESIKO YANG TELAH DIKETAHUI SEBELUMNYA (FORESEEABLE)  HASIL DARI SUATU KELALAIAN  HASIL DARI SUATU KESENGAJAAN
KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN
TANGGUNG JAWAB DOKTER 1. KELALAIAN (PROF. NEGLIGENCE)/ KETIDAK CAKAPAN (INCOMPETENCE)       - LUPA       - TDK TELITI/ HATI-HATI/ CEROBOH       - TDK PEDULI/ TAK ACUH       - TDK CAKAP (TDK KOMPETEN)       - TDK INFORMASI/ INFORMED           CONSENT       - DLL
KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN
TANGGUNG JAWAB DOKTER 2. KESENGAJAAN (DOLUS) LANGGAR PERATURAN PERUNDANGAN 3. RISIKO PENGOBATAN YANG TELAH DIKETAHUI, DAN DAPAT DICEGAH, FORSEEABLE, AVDIDABLE
KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN  BUKAN TANGGUNG JAWAB DOKTER 1. PERJALANAN PENYAKIT - KOMPLIKASI - REAKSI TUBUH/ ALERGI - DAYA TAHAN TUBUH RENDAH - STADIUM PENYAKIT - GAWAT DARURAT - SIFAT PENYAKIT 2. RISIKO YANG TDK DPT DIPERKIRAKAN (UNFORSEEABLE) 3. RISIKO YG SDH DIKETAHUI, TAPI DPT DITERIMA (FORSEEABLE, BUT ACCEPTABLE)
PELANGGARAN HUKUM
 SIFAT: PERDATA  TUNTUTAN HUKUM: BILA DOKTER WANPRESTASI  LALAI →    YAITU: TIMBULNYA CEDERA/ KERUGIAN                  KARENA 1. MELAKUKAN YANG TIDAK SEHARUSNYA DILAKUKAN (DELIK COMMISSION) 2. TERLAMBAT  MELAKUKAN 3. TIDAK MELAKUKAN YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN (DELIK OMMISSION) SEHINGGA ADA KERUGIAN PADA PASIEN
PELANGGARAN HUKUM
 SIFAT PIDANA - BILA DENGAN SENGAJA - GROSS NEGLIGENCE   (CULPA LATA)  MENIMBULKAN CIDERA →                               BESAR
PELANGGARAN DISIPLIN (SERIOUS PROFESSIONAL MISCONDUCT) KEPUTUSAN KKI No. 17/KKI/KEP/VIII/2006
 KEGAGALAN PENATALAKSANAAN PASIEN OLEH KARENA : - KETIDAKCAKAPAN  (INCOMPETENCE) - KELALAIAN (GROSS NEGLIGENCE)  PERILAKU TERCELA (MENURUT UKURAN PROFESI)  KETIDAKLAIKAN FISIK & MENTAL (UNFIT TO PRACTICE)
ATAU DENGAN KATA LAIN
 TIDAK MEMENUHI:    - STANDARD OF CARE, CLINICAL STANDARD - STANDARD OF COMPETENCE - STANDARD OF PROFESSIONAL ATTITUDE        - DAN ATURAN/ KETENTUAN TERKAIT
TINDAKAN DISIPLIN & HUKUM PADA KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KTD)                     KRN PNYAKIT/             BUKAN KESALAHAN DR →                         KOMPLIKASI                                        INHERENT RISK:         BUKAN KESALAHAN DR →                      - FORSEEABLE ACCEPTABLE            KTD               - UNFORSEEABLE                             KELALAIAN MEDIK      - DISIPLIN  MKDKI → →                                                                  - SENGKETA  APS →                                                                   (Alternatif Penyelesaian Sengketa)                                                                               MAL PRAKTIK MEDIK   - HUKUM     PIDANA → →                        (KESENGAJAAN)              - DISIPLIN   MKDKI        →            
PELANGGARAN & CARA PENANGANAN
                                      ETIKA
                      DISIPLIN
DR                SENGKETA HUKUM DRG                                                            SENGKETA                         NON HUKUM
MKEK
MKDKI
PERADILAN PIDANA PERADILAN PERDATA
LEMBAGA MEDIASI (APS)
   PERADILAN TUN
UU PRADOK NO. 29 THN 2004 PASAL 55 AYAT (1)
UNTUK MENEGAKKAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI DALAM MENYELENGGARAKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DIBENTUK MKDKI
FILOSOFI PENEGAKAN DISIPLIN
TUJUAN PENEGAKAN DISIPLIN  UTAMA : PROTEKSI PASIEN  LAIN-LAIN :        1. JAGA MUTU DR/ DRG                      2. JAGA KEHORMATAN PROFESI            KEDOKTERAN/ KEDOKTERAN GIGI
MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA
ADALAH LEMBAGA YANG BERWENANG UNTUK MENENTUKAN ADA TIDAKNYA KESALAHAN YANG DILAKUKAN DOKTER DAN DOKTER GIGI DALAM PENERAPAN DISIPLIN ILMU KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, DAN MENETAPKAN SANKSI
TUGAS MKDKI (PSL 64 UU PRADOK)
 MENERIMA PENGADUAN, PEMERIKSAAN DAN MEMUTUSKAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG DIAJUKAN  MENYUSUN PEDOMAN DAN TATA CARA PENANGANAN KASUS PELANGGARAN  DISIPLIN DOKTER ATAU DOKTER GIGI
KEDUDUKAN MKDKI & MKDKI PROVINSI
 KEDUDUKAN & LEMBAGA MKDKI & MKDKI PROVINSI “OTONOM” DARI KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  TUGASNYA BERSIFAT “INDEPENDEN” ; YAITU MKDKI & MKDKI PROVINSI DALAM MENJALANKAN TUGASNYA TIDAK TERPENGARUH OLEH SIAPAPUN ATAU LEMBAGA LAINNYA.
TAHAP PENEGAKAN DISIPLIN MKDKI
TAHAP 1: INVESTIGATIONAL STAGE                     - PENGADUAN (ADMISSION)                         ~ VERIFIKASI                     - PEMERIKSAAN AWAL OLEH MPA                         ~ INVESTIGASI (INQUIRY) TAHAP 2: ADJUDICATORY STAGE                     - PEMERIKSAAN DISIPLIN (OLEH MPD)                           ~ PEMBUKTIAN                           ~ KEPUTUSAN
TAHAP 3:    DISPOSITIONAL STAGE                     - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN                     - KEBERATAN                     - PELAKSANAAN KEPUTUSAN
TAHAP PENEGAKAN DISIPLIN MKDKI
SIFAT SIDANG MAJELIS PEMERIKSA
 SIDANG MAJELIS PEMERIKSA DISIPLIN :  TERTUTUP  SIDANG PEMBACAAN AMAR KEPUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA DISIPLIN : TERBUKA
KEPUTUSAN
 TIDAK BERSALAH  BERSALAH DENGAN SANKSI:      - PERINGATAN TERTULIS      - REKOMENDASI PENCABUTAN STR          ATAU SIP, SEMENTARA (MAX 1 TAHUN)        ATAU SELAMANYA      - DAN ATAU KEWAJIBAN MENGIKUTI         PENDIDIKAN/ PELATIHAN     
ALUR TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI OLEH MKDKI DAN MKDKI-P
Setiap orang atau kepentingan yang dirugikan
Pengaduan tertulis ↓ Verifikasi
Penetapan Majelis Pemeriksa Awal Oleh Ketua MKDKI
Pemeriksa Awal Investigasi ↓ Keputusan MPA
Ditolak Diluar disiplin
Pelanggaran Etik Pelanggaran Disiplin
P E L A K S A N A A N   K E P U T U S A N MAJELIS PEMERIKSA AWAL
Kepada Pengadu
Sekretariat MKDKI/ MKDKI-P
Penetapan Majelis Pemeriksa Disiplin oleh Ketua MKDKI
Organisasi Profesi
ALUR TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MAJELIS PEMERIKSA DISIPLIN
Pemeriksaan Awal Pelanggaran Disiplin
Penetapan Majelis Pemeriksa o/Ketua MKDKI
Pemeriksaan Proses Pembuktian
KEPUTUSAN
Bebas / tidak bersalah
Peringatan tertulis Rekomendasi pencabutan SIP/SRT
Mengikuti Pendidikan/ pelatihan
P E L A K S A N A A N  K E P U T U S A N
Sekretariat MKDKI/MKDKI PROV
Sekretariat MKDKI/MKDKI PROV
Sekretariat MKDKI/MKDKP
Sekretariat MKDKI/MKDKI PROV
KKI
STR
Dinkes Kab/Kota
SIP
KKI
Dokter/ dokter gigi
Dokter/ dokter gigi
Dokter/ dokter gigi
Institusi Pendidikan
Kolegium